KeSEMaT, Kelompok Kerja Mangrove Daerah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Fasilitasi Workshop Sinergitas Pengelolaan Ekosistem Mangrove Tingkat Kabupaten di Pati, Jawa Tengah

Pati – KeSEMaTBLOG. Bertempat di Hotel Merdeka Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada tanggal 2 November 2010, KeSEMaT, Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, telah memfasilitasi penyelenggaraan workshop “Sinergitas Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Tingkat Kabupaten, yang berlangsung di Pati, Jawa Tengah, yang berlangsung mulai pukul 09.00 WIB – 14.00 WIB.

Workshop yang menghadirkan para pembicara, antara lain dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pati, DKP Kota Semarang, Forum Koordinasi Masyarakat Pesisir Pati dan KeSEMaT - Universitas Diponegoro (UNDIP) sebagai Adviser ini, dibuka dengan sambutan dari Pemerintah Kabupaten Pati dan DKP Jawa Tengah. Workshop ini, diikuti oleh kurang lebih 50 SKPD dan para stakeholder terkait pengelolaan ekosistem mangrove di Pati. KeSEMaT sendiri, dalam kesempatan ini diwakili oleh Bapak Rudhi Pribadi (Pembimbing), Bapak Arief Marsudi Harjo (Direktur Eksekutif), Bapak Windy Indra Ardiansyah (Programme Manager) dan Sdr. Oky Yuripa Pradana (Presiden).

Beberapa rekomendasi penting yang dihasilkan dalam workshop ini, antara lain adalah (1) pentingnya tindak lanjut dan intensitas pertemuan KKMD, (2) teridentifikasinya permasalahan pengelolaan mangrove yang berkelanjutan di Jawa Tengah, (3) harapan bersama dari pemangku kepentingan dalam pengelolaan ekosistem mangrove ke depan yang dapat dijadikan acuan bersama bagi setiap kegiatan konservasi mangrove di Jawa Tengah, (4) terbentuknya sistem dialog antar pemangku kepentingan untuk sinergitas pengelolaan mangrove berkelanjutan di Jawa Tengah, melalui penataan ruang yang partisipatif, (5) perlunya model/grand design pengelolaan pesisir yang komprehensif dan terpadu, (6) metode pelaksanaan dan pelibatan masyarakat dalam penanganan problematika wilayah disesuaikan dengan karakteristik lokasi atau wilayah secara bottom up, (7) perlunya peningkatan komitmen pejabat atau pemimpin daerah untuk mendukung program yang diinisiasi masyarakat, (8) perlunya regulasi dalam pengelolalaan ekosistem mangrove dan wilayah pesisir, (9) perlunya plot rencana program kerja ke depan dan implementasi program kerja, (10) perlunya rekomendasi KKMD untuk pembentukan KKM kota atau kabupaten yang belum terbentuk, (11) perlunya rekomendasi dari KKMD agar Bupati atau Walikota agar bisa merespon hasil monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan perlindungan kawasan pesisir dan mangrove.