Teknologi Drone dan UAV Permudah Pengambilan Data Pemetaan Mangrove

Semarang - KeSEMaTBLOG. Pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2015, mulai pukul 09.00 - 12.00 WIB, Sdr. Ardyan Syahputra (staf MENKOMSI) dan Sdr. M. Faisal R. (Dirut Yayasan IKAMaT) menghadiri Rapat Koordinasi Sinergitas Pengelolaan Ekosistem Mangrove Tingkat Provinsi Jawa Tengah 2015. Rapat ini dihadiri oleh para tokoh masyarakat yang bergelut dalam bidang rehabilitasi mangrove yang berada di Provinsi Jawa Tengah, diantaranya perwakilan dari Kota Semarang, Jepara, Demak, Rembang, Tegal dan lain sebagainya.

Rapat ini menghadirkan empat nara sumber yang berasal dari instansi berbeda, antara lain dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) Provinsi Jawa Tengah (Jateng), Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Jawa Tengah, Wetlands Internasional, dan Universitas Diponegoro, Semarang.

Materi pertama disampaikan oleh Bapak Suhendro dari BPN Jateng dengan judul “Aspek Regulasi Tanah Timbul dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove”. Materi tersebut menjelaskan tentang permasalahan tanah timbul yang sering menjadi konflik dan pembicaraan seru di sekitar kita.

"Pengelolaan ekosistem mangrove dilakukan dengan membangun suatu konsep pengelolaan yang berbasis berkelanjutan (sustainable), memiliki visi ke depan (future time), dan political will untuk mempertahankan hutan mangrove sehingga seluruh pengelolaan ekosistem mangrove harus didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah. Maka dari itu, kita harus bisa meyakinkan warga pesisir bahwa mangrove itu banyak manfaatnya seperti fungsi ekologi, fungsi ekonomis dan fungsi lainnya,” jelasnya.

Materi kedua disampaikan oleh Bapak Kunarto sebagai Seksi Pembangunan dan Konservasi Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah, dengan judul “Kebijakan Normalisasi Sungai Terkait Pengelolaan Ekosistem Mangrove.”

Permasalahan yang terjadi di sungai dan DAS (Daerah Aliran Sungai), antara lain abrasi, erosi, tebing longsor, pendangkalan dan penyempitan alur, lahan kritis, pertambangan minerba, kualitas air, dan banjir/rob.

"Solusi dari permasalahan tersebut, yaitu perlu adanya pola pengelolaan sumber daya air yang memuat tujuan, dasar, skenario, strategi, dan kebijakan operasional sehingga dengan pola tersebut, diharapkan dapat mengembalikan fungsi alami dari sungai atau DAS itu sendiri," terangnya.

Materi ketiga disampaikan oleh Bapak Apri Susanto Astra dari Wetlands Internasional dengan judul materi “Fasilitasi Pembuatan Peraturan Desa Terkait Pengelolaan Mangrove”.

Terdapat beberapa tahap dalam membuat peraturan desa, diantaranya yaitu tahap persiapan, tahap pertemuan masyarakat, hasil proses peraturan desa, hasil peta kawasan perlindungan pesisir desa yang pada akhirnya akan ditindaklanjuti dengan sosialisasi dan monitoring.

Materi terakhir disampaikan oleh Bapak M. Helmi dari Universitas Diponegoro, Semarang dengan judul “Pemanfaatan Teknologi Drone untuk Kajian Ekosistem Mangrove”.

Seiring berjalannya waktu, teknologi semakin berkembang dan membantu dalam memenuhi kebutuhan manusia. Begitu juga dalam hal pemetaan, pemanfaatan teknologi Drone dan UAV merupakan teknologi alternatif yang digunakan dalam pemetaan ekosistem hutan mangrove.

“Dengan adanya teknologi ini, kita lebih dimudahkan dalam pengambilan data pemetaan khususnya pada kawasan hutan mangrove,” ujarnya di akhir presentasi.

Rapat dilanjutkan dengan sesi diskusi. Para hadirin yang datang sangat antusias dalam menanyakan dan menyampaikan berbagai argumennya dan begitu juga dengan para narasumber, yang dengan sigap menjawabnya dengan tepat dan jelas.

Akhirnya, Rapat Koordinasi ini ditutup dengan pembacaan kesimpulan dari moderator, doa penutup dan foto bersama.