Presiden KeSEMaT: Tokoh Mangrove Perlu Dilibatkan dalam Penentuan Kebijakan Pengelolaan Mangrove

Semarang - KeSEMaTBLOG. Pada tanggal 28 April 2021, mulai pukul 13.00 - 16.00 WIB, KeSEMaT yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Sdr. Paspha Ghaishidra Muhammad Putra (Presiden) dan Sdr. Ghifar Naufal Aslam (staf MENPORSI) kembali diundang untuk menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Provinsi Jawa Tengah (Jateng).

Rakor KKMD kali ini bertemakan “Sinergitas Pengelolaan Ekosistem Mangrove Tingkat Provinsi Jateng.” Rapat digelar di Ruang Rapat Kantor Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Pemali Jratun, Semarang.

Selain KeSEMaT, pada rapat koordinasi kali ini, dihadiri juga oleh seluruh SKPD terkait, diantaranya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Jateng, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Jateng, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jateng, Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (Biro ISDA) Jateng, BPDASHL, Organization for Industrial, Spiritual and Cultural Advancement (OISCA), Wetlands Internasional, Yayasan IKAMaT dan Universitas Diponegoro.

Setelah rapat dibuka dengan pembukaan, acara dilanjutkan dengan pemaparan materi pertama oleh Bpk. Dadang, selaku perwakilan dari Biro ISDA Jateng. Pada materi kali ini, disampaikan kebijakan pengelolaan mangrove di Jateng dan kendala menggerakkan KKMD Jateng. Pemateri juga menjelaskan mengenai strategi pengelolaan yang didasarkan pada UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Rapat dilanjutkan dengan materi kedua yang dipaparkan oleh Bpk. Widi, selaku perwakilan dari DLHK Jateng. Pada kesempatan kali ini, pemateri menjelaskan mengenai kondisi mangrove di Jateng dan alternatif pembiayaan untuk pengelolaan dan pengembangannya.

Materi terakhir disampaikan oleh Ibu Rochimah Nugrahini dari BPDASHL Pemali Jratun. Pemateri menyampaikan peran BPDASHL dalam menjalankan fungsi dan peran pemerintah pusat di Jateng dalam pengelolaan dan pengembangan mangrove di Jateng.

Setelah ketiga pemateri menyampaikan materinya, rakor dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab.

“Alangkah lebih baik, apabila tokoh masyarakat juga dimasukkan kedalam KKMD dan diberi kesempatan untuk dapat saling berdiskusi,” ujar Dr. Rudhi Pribadi (Pembimbing).

Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh Presiden bahwa masyarakat pesisir sendiri, selama ini masih kurang dilibatkan dalam penentuan kebijakan mangrove.

“Agar pengelolaan mangrove lebih optimal, kita harus memberi kesempatan para tokoh mangrove berbicara di forum KKMD. Tokoh mangrove perlu lebih banyak dilibatkan," kata Sdr. Paspha. "Selama ini, KeSEMaT terjun langsung ke masyarakat, dan kami melihat sendiri, betapa tokoh mangrove punya peran strategis dalam menggerakkan masa dan mempengaruhi warga sekitarnya. Kita juga ingin mendapatkan sudut pandang mereka dalam penentuan kebijakan pengelolaan mangrove,” tambah Presiden.

Diskusi berlangsung dengan lancar dan efektif. Hasil diskusi pada rakor ini, juga digunakan sebagai acuan dalam rakor berikutnya, agar pengelolaan mangrove di Jateng dapat lebih optimal. (ADM/GNA).