Soroti Permasalahan Kepemilikan Lahan Mangrove di Pesisir, KeSEMaT Hadiri Penyusunan Roadmap Monitoring, Controlling and Surveillance Wilayah Pengelolaan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Semarang - KeSEMaTBLOG. KeSEMaT menghadiri undangan Forum Group Discussion (FGD) yang dimulai pada pukul 08.30 – 16.30 WIB di Hotel Ciputra, Semarang, Jawa Tengah. Acara ini dihadiri oleh 25 peserta yang terdiri dari berbagai lembaga yang bergerak di bidang perikanan dan kelautan, salah satunya KeSEMaT yang diwakili oleh Sdr. Agape Lista Anthoni (Presiden). (12/5/2023).

FGD diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkerja sama dengan Ocean Solutions Indonesia (OSI) dan Food Agriculture Organization (FAO).

FGD membahas mengenai Penyusunan Roadmap Monitoring, Controlling and Surveillance (MCS) Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 712, 713, 714, dan 573 dengan cara melakukan pengumpulan data dan diskusi, bersama para stakeholder-terkait di tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Kegiatan ini merupakan implementasi dari Indonesian Sea Large Marine Ecosystem (ISLME) Project di Indonesia. Dengan begitu, maka diharapkan bahwa informasi yang didapatkan akan dapat berguna bagi strategi pengembangan proyek kedepan.

Acara diawali dengan pembukaan dan sambutan dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah, CEO OSI dan Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan KKP. Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan roadmap dan diskusi kelompok serta pembahasan WPP di Provinsi Jawa Tengah.

"Saya menyampaikan mengenai permasalahan kepemilikan lahan mangrove di pesisir Jawa Tengah," kata Sdr. Agape. "Walaupun sudah terdapat regulasi mengenai sabuk hijau pantai, namun implementasinya belum maksimal, mengingat lahan di pesisir Pantai Utara Jawa, terkhusus Semarang sudah dikuasai oleh pihak ketiga. Hal ini, mengakibatkan pengelolaan mangrove di Jawa Tengah, terutama program penanaman dan pemantauan mangrove yang kami lakukan menjadi tidak optimal," lanjutnya.  

Presiden menambahkan bahwa FGD ini merupakan kegiatan yang positif karena akan dapat memberikan pemahaman dalam pengambilan keputusan terkait permasalahan yang terjadi di sektor perikanan dan kelautan, seperti illegal fishing, land tenur lahan mangrove dan lain-lain.

Kegiatan FGD diakhiri dengan rapat pleno terkait implementasi roadmap berdasarkan hasil dari diskusi WPP di Provinsi Jawa Tengah, yang diharapkan akan dapat memberikan solusi yang dapat menunjang proyek ISLME di masa mendatang. (ADM/ALA/AP).