Siapa yang Menanggung Risiko Ketika Proyek Mangrove Berakhir?

Semarang - KeSEMaTBLOG. Risiko proyek mangrove tidak berhenti ketika kegiatan penanaman selesai, laporan akhir diserahkan, atau masa pendanaan berakhir. Justru setelah dukungan proyek dihentikan, berbagai persoalan ekologis, sosial, kelembagaan, dan pembiayaan dapat mulai muncul di lokasi rehabilitasi.

Proyek mangrove sering dimulai dengan optimisme besar. Bibit disiapkan, masyarakat dikumpulkan, perusahaan memasang identitas program, kegiatan penanaman didokumentasikan, dan laporan dipublikasikan. Selama masa pendanaan, lokasi terlihat aktif karena masih terdapat tim lapangan, tenaga pemeliharaan, kegiatan monitoring, serta anggaran untuk menangani kerusakan.

Namun, pertanyaan terpenting justru muncul setelah seluruh rangkaian kegiatan tersebut selesai:

Siapa yang menanggung risiko proyek mangrove ketika pendanaan berakhir?

Siapa yang memperbaiki pagar ketika diterjang arus dan gelombang? Siapa yang membersihkan sampah yang menumpuk di antara bibit? Siapa yang menyelesaikan konflik ketika pemilik atau penggarap lahan berubah? Siapa yang melakukan monitoring setelah kontrak selesai? Siapa yang menanggung biaya apabila sebagian lokasi kembali rusak?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab hanya melalui sertifikat penanaman, jumlah bibit, dokumentasi kegiatan, atau persentase survival rate pada bulan-bulan awal.

Keberlanjutan proyek mangrove ditentukan oleh kemampuan para pihak dalam mengelola risiko proyek mangrove secara ekologis, sosial, kelembagaan, hukum, dan finansial setelah dana utama tidak lagi tersedia. Proyek yang terlihat berhasil selama masa kontrak belum tentu mampu bertahan setelah pendamping meninggalkan lokasi.

Proyek Mangrove Tidak Berakhir Ketika Bibit Selesai Ditanam

Penanaman merupakan awal dari proses pemulihan yang panjang. Mangrove harus melewati fase adaptasi, seleksi alam, pertumbuhan akar, pembentukan tajuk, kompetisi ruang, gangguan gelombang, perubahan sedimentasi, serangan hama, sampah laut, serta tekanan aktivitas manusia.

Ekosistem juga tidak mengikuti kalender administrasi proyek.

Kontrak dapat berakhir dalam enam bulan, satu tahun, atau dua tahun. Sebaliknya, mangrove membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk berkembang dari bibit menjadi pancang, tiang, pohon dewasa, kemudian menghasilkan propagul dan membentuk regenerasi alami.

Ketidaksesuaian antara umur kontrak dan umur ekologis tersebut menjadi salah satu kelemahan mendasar banyak program rehabilitasi mangrove.

Secara administratif, proyek dapat dinyatakan selesai setelah:

• seluruh bibit ditanam;
• dokumentasi diserahkan;
• kegiatan monitoring dilaksanakan;
• laporan akhir diterima;
• nilai survival rate dicatat;
• pembayaran kepada pelaksana diselesaikan.

Secara ekologis, lokasi tersebut mungkin baru memasuki fase paling rentan.

Selesainya anggaran tidak berarti selesainya risiko.

Risiko Pascaproyek Sering Tidak Terlihat dalam Dokumentasi Penanaman

Foto kegiatan biasanya menampilkan kondisi terbaik: bibit tersusun rapi, pagar berdiri, peserta mengenakan atribut program, dan area terlihat bersih. Dokumentasi tersebut penting, tetapi tidak cukup untuk menunjukkan kemampuan lokasi bertahan dalam jangka panjang.

Setelah proyek selesai, berbagai masalah dapat muncul secara perlahan.

Pagar Pelindung Rusak karena Arus dan Gelombang

Pagar pelindung sering digunakan untuk mengurangi tekanan gelombang, menahan sampah berukuran besar, atau melindungi bibit dari gangguan tertentu. Akan tetapi, pagar merupakan infrastruktur yang dapat mengalami kerusakan.

Bambu dapat lapuk. Ikatan dapat terlepas. Tiang dapat tercabut. Struktur dapat miring akibat arus, gelombang, angin, sedimentasi, atau benda hanyut.

Kerusakan kecil yang tidak segera ditangani dapat berkembang menjadi kerusakan lebih luas. Bibit di belakang pagar kemudian kembali menerima tekanan hidrodinamika yang sebelumnya berusaha dikurangi.

Persoalannya bukan hanya apakah pagar pernah dibangun, melainkan:

• siapa yang memeriksa kondisinya;
• seberapa sering pemeriksaan dilakukan;
• siapa yang memiliki kewenangan memperbaikinya;
• dari mana biaya perbaikan berasal;
• apa yang dilakukan ketika pagar tidak lagi efektif;
• apakah struktur tersebut tetap dibutuhkan atau justru harus dibongkar.

Tanpa pengaturan tersebut, pagar mudah berubah dari aset perlindungan menjadi infrastruktur terbengkalai.

Sampah Terus Masuk ke Lokasi Mangrove

Sampah pesisir tidak berhenti datang ketika kegiatan penanaman selesai. Arus pasang surut dapat membawa plastik, kain, tali, kayu, jaring, kemasan, dan berbagai limbah lainnya ke dalam tegakan.

Akar dan batang mangrove kemudian memerangkap sampah tersebut. Dalam jumlah tertentu, sampah dapat:

• menutupi bibit;
• mematahkan batang muda;
• menghambat pertukaran air;
• menekan akar;
• menurunkan kualitas habitat;
• mengganggu fauna;
• mengurangi nilai estetika kawasan;
• meningkatkan risiko mikroplastik dan pencemaran.

Kegiatan bersih-bersih satu kali tidak menyelesaikan sumber masalah. Apabila sampah berasal dari daerah aliran sungai, permukiman, tambak, pasar, pelabuhan, atau aktivitas laut, penanganannya membutuhkan kerja sama lintas wilayah dan lintas lembaga.

Menyerahkan seluruh tanggung jawab pembersihan kepada masyarakat di sekitar lokasi juga tidak selalu adil. Mereka mungkin bukan satu-satunya pihak yang menghasilkan sampah, tetapi menjadi kelompok yang paling dekat dan paling mudah diminta menangani dampaknya.

Konflik Lahan Dapat Muncul Setelah Penanaman

Status lahan pesisir sering lebih kompleks daripada yang terlihat pada peta.

Satu area dapat memiliki pemilik formal, penggarap, penyewa, kelompok pengguna, pemerintah desa, pemegang izin, atau masyarakat yang memiliki akses berdasarkan kebiasaan lokal. Batas lahan juga dapat berubah akibat abrasi, akresi, pembukaan tambak, pembangunan, atau perubahan saluran pasang surut.

Konflik dapat muncul ketika:

• pemilik lahan tidak lagi menyetujui keberadaan mangrove;
• penggarap ingin mengembalikan area menjadi tambak;
• kepemilikan berpindah kepada pihak lain;
• batas administrasi tidak jelas;
• terdapat rencana pembangunan baru;
• masyarakat merasa tidak pernah dilibatkan;
• manfaat proyek hanya diterima kelompok tertentu;
• klaim karbon membatasi akses masyarakat tanpa kesepakatan yang adil.

Persetujuan yang diperoleh pada awal proyek belum tentu berlaku selamanya. Oleh karena itu, proyek perlu memiliki mekanisme untuk menghadapi perubahan kepemilikan, pergantian pengurus kelompok, perubahan pemerintahan desa, dan pergeseran kepentingan ekonomi.

Saluran Air Kembali Tertutup

Mangrove bergantung pada hidrologi. Keberhasilan vegetasi sangat dipengaruhi oleh frekuensi genangan, durasi pasang, elevasi, salinitas, aliran air, dan konektivitas dengan sumber propagul.

Sebuah proyek mungkin telah membuka saluran, memperbaiki tanggul, atau memulihkan aliran pasang surut. Namun, saluran dapat kembali tertutup oleh sedimentasi, sampah, pembangunan, atau aktivitas tambak.

Apabila tidak ada pihak yang memantau kondisi tersebut, lokasi dapat kembali mengalami:

• genangan terlalu lama;
• kekeringan;
• salinitas yang tidak sesuai;
• stagnasi air;
• hilangnya suplai propagul;
• kematian vegetasi;
• perubahan komposisi jenis.

Pemulihan hidrologi bukan tindakan sekali selesai. Kondisinya perlu diamati dan dikelola secara adaptif.

Gangguan Aktivitas Manusia Dapat Kembali Terjadi

Mangrove yang mulai tumbuh masih dapat terganggu oleh penebangan, pengambilan kayu, lalu lintas perahu, ternak, pemasangan perangkap, pembuangan limbah, perluasan tambak, reklamasi, pembangunan jalan, atau aktivitas wisata yang tidak terkendali.

Ketika proyek masih berjalan, tim lapangan mungkin dapat memberikan teguran atau melakukan koordinasi. Setelah proyek berakhir, kewenangan tersebut sering menjadi tidak jelas.

Apakah kelompok masyarakat diperbolehkan menindak pelanggaran? Apakah pemerintah desa memiliki peraturan untuk melindungi lokasi? Apakah instansi terkait mengetahui keberadaan proyek? Siapa yang harus dihubungi ketika terjadi ancaman?

Tanpa kelembagaan yang jelas, mangrove yang telah tumbuh dapat kembali terdegradasi.

Monitoring Tidak Boleh Berhenti Bersamaan dengan Pendanaan

Monitoring sering dipahami sebagai kegiatan menghitung jumlah tanaman yang masih hidup. Padahal, pemantauan proyek mangrove perlu melihat perubahan ekologis dan sosial secara lebih luas.

Monitoring Vegetasi

Pemantauan vegetasi dapat mencakup:

• tingkat kelangsungan hidup;
• tinggi dan diameter tanaman;
• kondisi batang dan daun;
• pembentukan cabang dan tajuk;
• perubahan fase bibit menjadi pancang;
• kemunculan bunga dan propagul;
• regenerasi alami;
• komposisi jenis;
• kerapatan tegakan;
• gangguan hama atau penyakit.

Nilai survival rate tetap berguna, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya indikator.

Tegakan dengan persentase hidup tinggi belum tentu sehat apabila terlalu rapat, hanya terdiri atas satu jenis, tidak menunjukkan regenerasi alami, atau tumbuh di lokasi dengan hidrologi yang tetap rusak.

Sebaliknya, persentase hidup yang menurun tidak selalu berarti kegagalan. Sebagian tanaman dapat terseleksi secara alami, sedangkan individu yang bertahan berkembang menjadi mangrove yang lebih kuat dan mampu menghasilkan propagul.

Monitoring Hidrologi dan Sedimentasi

Pemantauan perlu mengamati apakah air pasang masih dapat masuk dan keluar secara normal. Perubahan elevasi, sedimentasi, erosi, saluran air, dan tekanan gelombang perlu dicatat.

Tanpa monitoring hidrologi, pelaksana dapat salah menyimpulkan bahwa kematian tanaman hanya disebabkan kualitas bibit. Padahal, penyebab utamanya mungkin berupa elevasi yang tidak sesuai, genangan berlebihan, atau saluran yang terputus.

Monitoring Fauna dan Fungsi Habitat

Mangrove yang pulih seharusnya secara bertahap mulai membentuk habitat. Kehadiran kepiting, ikan, moluska, burung, serangga, dan organisme lainnya dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan fungsi ekologis.

Tidak semua proyek harus melakukan inventarisasi fauna yang sangat kompleks. Namun, indikator sederhana dapat digunakan untuk melihat apakah lokasi mulai kembali berfungsi sebagai bagian dari ekosistem pesisir.

Monitoring Risiko Sosial

Monitoring juga harus mencatat perubahan sosial, antara lain:

• perubahan pemilik atau penggarap lahan;
• konflik akses;
• penerimaan masyarakat;
• distribusi manfaat;
• perubahan mata pencaharian;
• pergantian pengurus kelompok;
• rencana pembangunan desa;
• perubahan peraturan;
• munculnya kegiatan yang mengancam mangrove.

Banyak masalah ekologis sebenarnya berawal dari persoalan sosial yang tidak terdeteksi sejak dini.

Monitoring Infrastruktur Pendukung

Pagar, papan informasi, jalur inspeksi, patok, saluran, pemecah gelombang, dan fasilitas pendukung lainnya perlu diperiksa secara berkala.

Infrastruktur yang rusak tidak selalu harus diganti. Evaluasi perlu menentukan apakah struktur masih relevan, membutuhkan perbaikan, perlu dimodifikasi, atau sudah tidak diperlukan.

Siapa yang Seharusnya Bertanggung Jawab?

Tidak ada satu jawaban yang berlaku untuk seluruh proyek. Tanggung jawab bergantung pada status lahan, skema pendanaan, tujuan program, perjanjian kerja sama, kapasitas masyarakat, dan kewenangan pemerintah.

Namun, satu prinsip harus ditegaskan:

Risiko pascaproyek tidak boleh dipindahkan begitu saja kepada masyarakat setelah pendanaan dan kepentingan publikasi perusahaan selesai.

Perusahaan atau Pemberi Dana

Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa program tidak dirancang hanya demi memenuhi kebutuhan dokumentasi, laporan ESG, klaim keberlanjutan, atau komunikasi merek.

Tanggung jawab perusahaan setidaknya mencakup:

• membiayai kajian awal yang memadai;
• memastikan status dan penggunaan lahan jelas;
• menyediakan anggaran monitoring;
• memperhitungkan biaya pemeliharaan;
• membentuk mekanisme penanganan risiko;
• menghindari klaim berlebihan;
• memastikan terdapat rencana keberlanjutan;
• mengungkapkan keterbatasan hasil secara transparan.

Perusahaan juga perlu memahami bahwa biaya proyek mangrove bukan hanya harga bibit dan kegiatan penanaman. Komponen pembiayaan harus mencakup persiapan sosial, survei ekologis, pemulihan hidrologi, penguatan kelembagaan, pemeliharaan, monitoring, evaluasi, dokumentasi, dan penanganan kejadian tidak terduga.

Program murah belum tentu efisien apabila seluruh risiko jangka panjang dipindahkan kepada masyarakat atau pelaksana lokal.

Pelaksana dan Konsultan

Pelaksana memiliki kewajiban profesional untuk tidak menjanjikan hasil yang tidak realistis. Lokasi yang secara ekologis tidak sesuai harus disampaikan sebagai risiko, meskipun hal tersebut dapat membuat proyek ditunda, diubah, atau dibatalkan.

Pelaksana perlu:

• menyusun kajian kelayakan;
• memberikan rekomendasi berbasis kondisi lapangan;
• menjelaskan keterbatasan penanaman;
• mendokumentasikan risiko;
• menyusun indikator keberhasilan;
• memberikan laporan yang jujur;
• membangun kapasitas pengelola lokal;
• menyiapkan prosedur serah terima;
• merekomendasikan monitoring lanjutan.

Pelaksana tidak boleh menutupi kematian tanaman atau mengganti bibit berulang kali hanya untuk mempertahankan angka survival rate tanpa memperbaiki penyebab utamanya.

Pemilik atau Pengelola Lahan

Pemilik atau pengelola lahan memiliki posisi penting karena keberlanjutan mangrove sangat bergantung pada penggunaan kawasan setelah proyek selesai.

Komitmen pengelola harus dituangkan secara jelas, antara lain terkait:

• jangka waktu perlindungan;
• larangan alih fungsi;
• akses monitoring;
• pembagian hak dan kewajiban;
• penggunaan hasil atau manfaat;
• penanganan perubahan kepemilikan;
• penyelesaian sengketa;
• perlindungan terhadap tegakan yang telah tumbuh.

Persetujuan lisan dapat menjadi titik awal komunikasi, tetapi proyek jangka panjang membutuhkan dokumen yang dipahami oleh seluruh pihak.

Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah

Pemerintah memiliki kewenangan yang tidak selalu dimiliki perusahaan, pelaksana, atau kelompok masyarakat.

Peran pemerintah dapat meliputi:

• memastikan kesesuaian tata ruang;
• memverifikasi status kawasan;
• memfasilitasi penyelesaian konflik;
• mengintegrasikan mangrove ke dalam perencanaan desa;
• mendukung peraturan perlindungan;
• mengoordinasikan instansi terkait;
• menyediakan dukungan anggaran;
• mengendalikan sumber pencemaran;
• mencegah alih fungsi;
• mendukung penegakan aturan.

Proyek mangrove akan rapuh apabila berjalan sebagai kegiatan terpisah tanpa hubungan dengan perencanaan wilayah dan kebijakan pemerintah setempat.

Kelompok Masyarakat

Masyarakat merupakan pihak yang paling dekat dengan lokasi dan sering menjadi kelompok pertama yang mengetahui ketika terjadi kerusakan.

Keterlibatan mereka sangat penting dalam:

• pengawasan harian;
• pencatatan gangguan;
• pemeliharaan ringan;
• pengelolaan akses;
• penyelesaian persoalan lokal;
• edukasi kepada pengguna kawasan;
• pengembangan manfaat yang sesuai;
• pelaporan kerusakan kepada pihak terkait.

Kajian mengenai pengelolaan mangrove berbasis masyarakat menunjukkan bahwa keberlanjutan kelembagaan sangat dipengaruhi oleh partisipasi pengguna lokal dalam pengambilan keputusan dan pembagian manfaat. Pendekatan berbasis masyarakat juga dapat memperkuat keberhasilan dan umur panjang restorasi apabila masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai tenaga pelaksana.

Namun, keterlibatan masyarakat tidak boleh dimaknai sebagai pengalihan seluruh beban kepada mereka.

Masyarakat tidak dapat diminta menjaga kawasan selama puluhan tahun tanpa:

• kewenangan yang jelas;
• dukungan pembiayaan;
• peningkatan kapasitas;
• akses terhadap informasi;
• mekanisme penyelesaian konflik;
• pembagian manfaat yang adil;
• pengakuan terhadap pengetahuan lokal;
• perlindungan terhadap hak penggunaan kawasan.

Masyarakat harus menjadi mitra pengelola, bukan tenaga murah yang ditinggalkan setelah proyek selesai.

Masyarakat Tidak Boleh Hanya Dilibatkan Saat Penanaman

Banyak proyek menyatakan telah melibatkan masyarakat karena warga hadir dalam sosialisasi atau menerima upah untuk menanam bibit.

Kehadiran tidak selalu berarti partisipasi.

Partisipasi yang bermakna terjadi ketika masyarakat memiliki ruang untuk:

• menentukan lokasi;
• menjelaskan sejarah penggunaan lahan;
• mengidentifikasi sumber konflik;
• menyampaikan kondisi pasang surut;
• memilih bentuk intervensi;
• menyusun aturan pengelolaan;
• menentukan pembagian manfaat;
• ikut melakukan monitoring;
• memberikan persetujuan atau penolakan;
• mengevaluasi hasil proyek.

Masyarakat pesisir memiliki pengetahuan mengenai musim, arus, perubahan garis pantai, sumber propagul, lokasi tangkapan ikan, sejarah tambak, dan dinamika kepemilikan lahan. Informasi tersebut tidak selalu dapat diperoleh hanya dari citra satelit atau kunjungan lapangan singkat.

Pedoman restorasi mangrove modern semakin menekankan pendekatan ekologis berbasis masyarakat karena keterlibatan lokal dapat meningkatkan keberhasilan dan keberlanjutan proyek. FAO juga menempatkan restorasi dan pengelolaan mangrove dalam kerangka yang menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai barang, jasa, dan kepentingan yang berhubungan dengan ekosistem mangrove.

Perspektif Masyarakat Masih Sering Terpinggirkan

Kajian jasa ekosistem mangrove sering berfokus pada valuasi karbon, perlindungan pantai, biomassa, luasan tutupan, atau nilai ekonomi agregat. Seluruh pendekatan tersebut penting, tetapi dapat menghasilkan gambaran yang tidak lengkap apabila perspektif masyarakat, pembuat kebijakan, pengelola, dan pengguna kawasan tidak dimasukkan.

Setiap kelompok dapat memahami jasa ekosistem secara berbeda.

Bagi perusahaan, mangrove mungkin dipandang sebagai bagian dari strategi ESG atau mitigasi emisi. Bagi pemerintah, mangrove dapat berkaitan dengan perlindungan pantai dan tata ruang. Bagi nelayan, mangrove berhubungan dengan ikan, kepiting, akses perahu, dan keamanan mata pencaharian. Bagi pemilik tambak, mangrove dapat dipersepsikan sebagai pelindung, pesaing ruang, atau sumber gangguan.

Penelitian tentang persepsi pemangku kepentingan menunjukkan adanya keragaman dalam cara berbagai kelompok menilai jasa ekosistem mangrove. Perbedaan tersebut berarti bahwa keputusan pengelolaan tidak seharusnya hanya disusun berdasarkan satu perspektif teknis atau institusional.

Mengabaikan perbedaan persepsi dapat menyebabkan:

• konflik penggunaan lahan;
• penolakan terhadap penanaman;
• kerusakan setelah proyek selesai;
• distribusi manfaat yang timpang;
• rendahnya rasa memiliki;
• kegagalan kelembagaan;
• ketergantungan pada dana eksternal.

Risiko Tidak Boleh Dipindahkan kepada Pihak yang Paling Lemah

Dalam proyek lingkungan, terdapat kecenderungan bahwa manfaat reputasi dinikmati oleh pihak yang memiliki sumber daya, sedangkan risiko jangka panjang berada di lokasi.

Perusahaan memperoleh materi komunikasi dan laporan keberlanjutan. Pelaksana memperoleh kontrak pekerjaan. Peserta memperoleh pengalaman kegiatan. Akan tetapi, masyarakat pesisir tetap menghadapi sampah, abrasi, konflik lahan, kerusakan pagar, biaya perawatan, dan tekanan ekonomi setelah proyek selesai.

Ketimpangan tersebut harus dicegah sejak tahap perencanaan.

Prinsip Pembagian Risiko yang Adil

Pembagian risiko setidaknya perlu mempertimbangkan empat pertanyaan:

1. Siapa yang memperoleh manfaat dari proyek?
2. Siapa yang memiliki kewenangan mengendalikan risiko?
3. Siapa yang memiliki kemampuan membiayai penanganan risiko?
4. Siapa yang paling terdampak apabila proyek gagal?

Pihak yang memperoleh manfaat reputasi, ekonomi, karbon, atau kepatuhan tidak seharusnya bebas dari tanggung jawab ketika masalah muncul.

Sebaliknya, masyarakat yang memiliki kapasitas keuangan terbatas tidak boleh menjadi penanggung terakhir seluruh risiko hanya karena tinggal paling dekat dengan lokasi.

Pembiayaan Pascaproyek Harus Dirancang Sejak Awal

Keberlanjutan tidak dapat dibangun hanya dengan niat baik. Monitoring, patroli, pembersihan sampah, rapat kelompok, dokumentasi, perbaikan infrastruktur, dan penyelesaian konflik membutuhkan sumber daya.

Sebuah kajian keberlanjutan rehabilitasi mangrove di Natuna, misalnya, menemukan bahwa dimensi ekologis dan sosial dapat berada dalam kondisi relatif berkelanjutan, sementara dimensi ekonomi dan kelembagaan lebih lemah karena keterbatasan kesinambungan pembiayaan serta kapasitas tata kelola.

Hal tersebut memperlihatkan bahwa mangrove dapat tumbuh, tetapi sistem yang menjaganya belum tentu kuat.

Dana Pemeliharaan dan Kontingensi

Anggaran proyek idealnya menyediakan komponen untuk:

• monitoring berkala;
• perbaikan kerusakan kecil;
• respons terhadap kejadian ekstrem;
• pemeliharaan saluran;
• pengelolaan sampah;
• penguatan kelompok;
• rapat koordinasi;
• pembaruan kesepakatan;
• dokumentasi perubahan;
• evaluasi independen.

Dana kontingensi diperlukan karena kondisi pesisir sulit diprediksi secara sempurna. Gelombang ekstrem, badai, banjir, sedimentasi, vandalisme, atau konflik dapat muncul di luar rencana awal.

Skema Pembiayaan Bertahap

Pendanaan tidak harus diberikan sekaligus. Skema dapat dirancang berdasarkan fase:

• fase persiapan;
• fase implementasi;
• fase pemeliharaan awal;
• fase monitoring pertumbuhan;
• fase transisi pengelolaan;
• fase monitoring jangka panjang.

Pembayaran berbasis tahapan dapat mencegah proyek terlalu berfokus pada jumlah bibit yang ditanam pada hari kegiatan.

Dana Bersama atau Dana Amanah

Untuk proyek berskala besar, sebagian dana dapat ditempatkan dalam mekanisme khusus untuk membiayai pengelolaan jangka panjang. Tata kelolanya harus transparan, diaudit, dan melibatkan pihak-pihak yang relevan.

Dana tersebut tidak selalu harus besar, tetapi perlu memiliki aturan yang jelas mengenai:

• siapa yang mengelola;
• kegiatan apa yang dapat dibiayai;
• bagaimana pengajuan dilakukan;
• siapa yang menyetujui penggunaan;
• bagaimana laporan disampaikan;
• bagaimana konflik kepentingan dicegah.

Dukungan Pemerintah dan Integrasi Anggaran Desa

Apabila lokasi memiliki manfaat publik, pemerintah dapat mengintegrasikan perlindungan mangrove ke dalam program pembangunan, pengurangan risiko bencana, lingkungan hidup, perikanan, pariwisata, atau pemberdayaan masyarakat.

Namun, integrasi tersebut harus sesuai dengan kewenangan dan ketentuan anggaran. Proyek tidak boleh sejak awal berasumsi bahwa pemerintah desa akan menanggung seluruh biaya setelah dana perusahaan berakhir.

Serah Terima Tidak Boleh Sekadar Penyerahan Dokumen

Serah terima proyek sering dilakukan melalui berita acara. Dokumen tersebut penting, tetapi tidak otomatis menciptakan kapasitas pengelolaan.

Serah terima yang bertanggung jawab harus memastikan bahwa penerima memahami:

• kondisi terakhir lokasi;
• peta dan batas pengelolaan;
• status lahan;
• jumlah dan kondisi tanaman;
• infrastruktur yang tersedia;
• risiko utama;
• jadwal monitoring;
• prosedur pelaporan;
• kontak pihak terkait;
• kewenangan pengambilan keputusan;
• sumber pembiayaan;
• mekanisme penyelesaian masalah.

Penerima juga harus memiliki kesempatan untuk menolak serah terima apabila tanggung jawab yang diberikan tidak sesuai dengan kapasitas, kewenangan, atau kesepakatan awal.

Matriks Tanggung Jawab Pascaproyek

Setiap program perlu memiliki matriks tanggung jawab yang menjelaskan siapa melakukan apa.

Kerusakan Pagar

Penanggung jawab utama: pengelola lokasi atau kelompok yang telah disepakati.

Pendukung: perusahaan, pelaksana, pemerintah desa, dan pemilik lahan.

Kebutuhan: inspeksi, dokumentasi, penilaian fungsi, biaya perbaikan, serta keputusan apakah pagar dipertahankan, dimodifikasi, atau dibongkar.

Penumpukan Sampah

Penanggung jawab utama: tidak dapat dibebankan kepada satu pihak.

Pendukung: masyarakat, pemerintah, pengelola sungai, pelaku usaha, kelompok pesisir, dan pihak yang berkontribusi terhadap timbulan sampah.

Kebutuhan: pembersihan berkala, pemetaan sumber, edukasi, pengurangan dari hulu, serta penegakan aturan.

Konflik Lahan

Penanggung jawab utama: pihak yang memiliki kewenangan hukum dan administratif.

Pendukung: pemerintah desa, pemerintah daerah, pemilik lahan, penggarap, masyarakat, dan fasilitator independen.

Kebutuhan: dokumen status lahan, peta partisipatif, kesepakatan tertulis, mekanisme pengaduan, dan mediasi.

Monitoring Vegetasi

Penanggung jawab utama: pelaksana atau tim monitoring selama periode kontrak.

Pascakontrak: pengelola lokal dengan dukungan teknis dan pembiayaan yang telah disepakati.

Kebutuhan: metode sederhana, titik pantau permanen, jadwal, formulir, dokumentasi, dan sistem penyimpanan data.

Monitoring Hidrologi

Penanggung jawab utama: tenaga teknis atau lembaga yang memiliki kompetensi.

Pendukung: masyarakat sebagai pengamat perubahan harian.

Kebutuhan: pengamatan pasang surut, saluran, genangan, sedimentasi, erosi, dan konektivitas air.

Ancaman Alih Fungsi

Penanggung jawab utama: pemerintah dan pemegang kewenangan kawasan.

Pendukung: pemilik lahan, masyarakat, organisasi pendamping, dan perusahaan.

Kebutuhan: perlindungan kebijakan, pengawasan, kepastian penggunaan lahan, dan mekanisme pelaporan.

Proyek Karbon Mangrove Memiliki Tanggung Jawab Lebih Panjang

Persoalan tanggung jawab menjadi lebih penting apabila proyek digunakan untuk menghasilkan klaim karbon atau kredit karbon.

Klaim karbon bergantung pada asumsi bahwa manfaat iklim dapat dipertahankan dalam jangka waktu tertentu. Apabila mangrove rusak, ditebang, terbakar, mengalami perubahan hidrologi, atau dialihfungsikan, karbon yang tersimpan dapat kembali dilepaskan.

Risiko tersebut dikenal sebagai persoalan permanensi.

Karena itu, proyek karbon tidak dapat memperlakukan masyarakat sebagai penjaga informal tanpa kejelasan hak dan manfaat. Apabila perusahaan memperoleh nilai dari karbon, masyarakat yang mempertahankan ekosistem perlu memperoleh pembagian manfaat yang transparan dan adil.

Perjanjian juga harus menjelaskan:

• siapa yang memiliki hak atas karbon;
• siapa yang menanggung risiko pembalikan;
• siapa yang membiayai monitoring;
• siapa yang mengganti kerugian ketika terjadi kerusakan;
• bagaimana kejadian alam dibedakan dari kelalaian;
• bagaimana manfaat dibagikan;
• bagaimana konflik diselesaikan;
• apa yang terjadi ketika proyek dihentikan.

Menanam mangrove untuk kepentingan komunikasi perusahaan jauh berbeda dari membangun proyek karbon yang memiliki kewajiban pengukuran, pelaporan, verifikasi, additionality, permanensi, kebocoran, dan perlindungan sosial.

Greenwashing Dapat Terjadi Ketika Risiko Disembunyikan

Greenwashing tidak selalu berbentuk data palsu. Greenwashing juga dapat muncul melalui komunikasi yang hanya menampilkan bagian paling menarik dari proyek dan menghilangkan informasi mengenai risiko, keterbatasan, atau kegagalan.

Contohnya antara lain:

• menyatakan ribuan pohon telah ditanam tanpa menjelaskan berapa yang bertahan;
• menampilkan survival rate awal tanpa monitoring lanjutan;
• menyebut proyek berkelanjutan tanpa mekanisme pembiayaan pascaproyek;
• mengklaim pelibatan masyarakat meskipun mereka hanya menjadi tenaga tanam;
• menyebut pemulihan ekosistem hanya berdasarkan tumbuhnya bibit;
• mengklaim manfaat karbon tanpa pengukuran yang memadai;
• tidak mengungkap konflik atau ketidakjelasan lahan;
• menyerahkan seluruh tanggung jawab kepada kelompok lokal setelah kontrak selesai.

Komunikasi yang bertanggung jawab harus menjelaskan bahwa restorasi mengandung ketidakpastian. Perusahaan tidak perlu menyembunyikan setiap masalah. Sebaliknya, keterbukaan mengenai tantangan dan tindakan korektif dapat menunjukkan tata kelola yang lebih matang.

Keberhasilan Harus Diukur Setelah Dukungan Eksternal Berkurang

Salah satu ukuran keberlanjutan yang paling jujur adalah melihat apa yang terjadi ketika tim proyek tidak lagi hadir setiap hari.

Apakah masyarakat masih melakukan pengawasan?

Apakah pemerintah memasukkan lokasi ke dalam rencana perlindungan?

Apakah konflik dapat diselesaikan tanpa menunggu perusahaan?

Apakah monitoring tetap berjalan?

Apakah sumber dana tersedia?

Apakah mangrove mulai beregenerasi secara alami?

Apakah lokasi tetap terhubung dengan pasang surut?

Apakah manfaat dirasakan secara adil?

Apabila seluruh aktivitas berhenti setelah pembayaran terakhir, proyek tersebut mungkin belum membangun keberlanjutan. Proyek hanya menciptakan aktivitas sementara.

Ciri-Ciri Proyek Mangrove yang Siap Menghadapi Masa Pascapendanaan

Proyek yang lebih bertanggung jawab biasanya memiliki beberapa karakteristik.

Memiliki Rencana Keluar Sejak Awal

Exit strategy tidak disusun menjelang kontrak berakhir. Rencana tersebut dibahas sejak tahap desain agar seluruh pihak memahami masa transisi.

Status Lahan dan Akses Jelas

Proyek mengetahui siapa pemilik, pengelola, penggarap, dan pengguna kawasan. Perubahan kepemilikan serta penyelesaian konflik juga diantisipasi.

Masyarakat Terlibat dalam Pengambilan Keputusan

Masyarakat tidak hanya menerima instruksi, tetapi ikut menyusun tujuan, aturan, indikator, dan mekanisme pengelolaan.

Terdapat Kelembagaan Pengelola

Kelompok memiliki struktur, pembagian tugas, kewenangan, dokumentasi, serta hubungan dengan pemerintah dan lembaga teknis.

Terdapat Anggaran Monitoring

Monitoring tidak diperlakukan sebagai biaya tambahan yang dapat dihapus ketika anggaran terbatas.

Memiliki Mekanisme Pengaduan

Masyarakat dapat melaporkan konflik, ketidakadilan, kerusakan, atau pelanggaran tanpa takut kehilangan akses terhadap manfaat proyek.

Menggunakan Pengelolaan Adaptif

Keputusan dapat berubah berdasarkan hasil monitoring. Penyulaman, perbaikan saluran, pengurangan kerapatan, atau penghentian intervensi dilakukan berdasarkan penyebab masalah.

Melaporkan Kegagalan secara Transparan

Tanaman mati, pagar rusak, konflik, dan perubahan desain dicatat sebagai bagian dari proses pembelajaran, bukan disembunyikan dari laporan.

Pertanyaan yang Harus Dijawab Sebelum Proyek Dimulai

Sebelum menanam satu bibit pun, perusahaan, pelaksana, pemerintah, pemilik lahan, dan masyarakat perlu menjawab pertanyaan berikut:

1. Siapa yang memiliki dan menggunakan lahan?
2. Berapa lama lokasi dijamin tetap menjadi mangrove?
3. Siapa yang mengelola setelah kontrak selesai?
4. Dari mana biaya monitoring berasal?
5. Siapa yang memperbaiki pagar atau saluran?
6. Bagaimana sampah akan ditangani?
7. Bagaimana perubahan pemilik lahan diantisipasi?
8. Siapa yang menyelesaikan konflik?
9. Apa kewenangan kelompok masyarakat?
10. Apa manfaat nyata yang diterima masyarakat?
11. Bagaimana data monitoring disimpan dan dibuka?
12. Apa yang dilakukan apabila tanaman mati?
13. Apa yang dilakukan apabila lokasi tidak sesuai untuk penanaman?
14. Bagaimana klaim karbon atau ESG diverifikasi?
15. Apa indikator keberhasilan setelah lima atau sepuluh tahun?

Apabila pertanyaan tersebut belum dapat dijawab, proyek belum benar-benar siap. Kegiatan mungkin siap dilaksanakan secara administratif, tetapi tata kelola keberlanjutannya masih lemah.

Keberlanjutan Mangrove Adalah Tanggung Jawab Bersama, tetapi Tidak Boleh Kabur

Ungkapan “tanggung jawab bersama” terdengar positif, tetapi dapat menjadi berbahaya apabila tidak diterjemahkan menjadi pembagian peran yang konkret.

Ketika semua pihak disebut bertanggung jawab tanpa penjelasan, pada akhirnya tidak ada pihak yang benar-benar dapat dimintai pertanggungjawaban.

Karena itu, setiap proyek perlu menetapkan:

• pihak yang bertanggung jawab;
• pihak yang memberikan persetujuan;
• pihak yang harus dikonsultasikan;
• pihak yang menerima informasi;
• jangka waktu tanggung jawab;
• sumber pembiayaan;
• standar pelaksanaan;
• mekanisme evaluasi;
• konsekuensi apabila kewajiban tidak dipenuhi.

Perusahaan, pemerintah, pelaksana, pemilik lahan, dan masyarakat memiliki peran berbeda. Pembagian tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan dan kewenangan masing-masing.

Kesimpulan

Proyek mangrove tidak boleh dianggap selesai hanya karena bibit telah ditanam, laporan telah diserahkan, atau kontrak telah berakhir.

Risiko tetap berada di lapangan.

Pagar dapat rusak. Sampah dapat terus datang. Saluran dapat tertutup. Konflik lahan dapat muncul. Tanaman dapat mati. Pengurus kelompok dapat berganti. Pemerintah dapat memiliki prioritas baru. Tekanan ekonomi dapat mendorong alih fungsi kawasan.

Apabila seluruh risiko tersebut tidak diatur sejak awal, proyek hanya memindahkan beban kepada masyarakat dan lingkungan pesisir.

Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap desain, pembiayaan, klaim, dan keberlanjutan program. Pelaksana harus bekerja berdasarkan ilmu pengetahuan serta menyampaikan risiko secara jujur. Pemerintah harus memberikan kepastian kebijakan dan perlindungan kawasan. Pemilik lahan harus menjaga komitmen penggunaan ruang. Masyarakat harus ditempatkan sebagai mitra pengelola yang memiliki hak, kewenangan, kapasitas, dan manfaat yang adil.

Keterlibatan masyarakat bukan pelengkap untuk memenuhi daftar hadir. Perspektif masyarakat, pembuat kebijakan, pengelola lahan, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya harus menjadi bagian dari penilaian jasa ekosistem dan perencanaan proyek.

Pada akhirnya, keberhasilan restorasi tidak ditentukan oleh seberapa meriah proyek dimulai, melainkan oleh siapa yang tetap hadir, bekerja, mengambil keputusan, dan menanggung tanggung jawab ketika pendanaan telah selesai.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Siapa yang bertanggung jawab atas mangrove setelah proyek selesai?

Tanggung jawab harus dibagi secara tertulis antara perusahaan, pelaksana, pemilik atau pengelola lahan, pemerintah, dan masyarakat. Masyarakat tidak boleh secara otomatis menanggung seluruh kewajiban hanya karena berada paling dekat dengan lokasi.

Apakah masyarakat wajib memelihara mangrove setelah penanaman?

Masyarakat dapat berperan sebagai pengelola apabila terdapat kesepakatan, kewenangan, peningkatan kapasitas, pembiayaan, dan pembagian manfaat yang adil. Pelibatan masyarakat tidak boleh menjadi cara untuk memindahkan biaya dan risiko dari perusahaan.

Berapa lama proyek mangrove perlu dimonitor?

Jangka waktu monitoring harus mengikuti tujuan dan perkembangan ekologis, bukan hanya masa kontrak. Pemantauan beberapa bulan pertama belum cukup untuk menilai pembentukan tegakan, regenerasi alami, fungsi habitat, perubahan hidrologi, dan keberlanjutan kelembagaan.

Siapa yang harus membayar perbaikan pagar mangrove?

Sumber biaya dan penanggung jawab harus ditentukan sejak awal. Perbaikan dapat menjadi tanggung jawab bersama, tetapi pembagiannya perlu memperhatikan kepemilikan aset, kemampuan pembiayaan, manfaat proyek, dan kewenangan pengelola.

Apakah penanaman dapat disebut berhasil setelah pendanaan selesai?

Belum tentu. Keberhasilan perlu dinilai berdasarkan pertumbuhan tegakan, regenerasi alami, kondisi hidrologi, fungsi habitat, perlindungan kawasan, kelembagaan pengelola, serta kemampuan program bertahan setelah dukungan eksternal berkurang.

Mengapa perspektif masyarakat penting dalam proyek mangrove?

Masyarakat memahami sejarah lahan, arus, musim, konflik, penggunaan kawasan, mata pencaharian, dan perubahan lingkungan sehari-hari. Tanpa perspektif tersebut, proyek berisiko salah memilih lokasi, mengabaikan konflik, dan gagal membangun rasa memiliki.

Apa hubungan proyek mangrove dan greenwashing?

Greenwashing dapat terjadi ketika perusahaan menonjolkan jumlah bibit dan dokumentasi penanaman, tetapi tidak menjelaskan kematian tanaman, konflik lahan, kebutuhan monitoring, risiko permanensi, pembagian manfaat, atau keberlanjutan setelah pendanaan berakhir. (ADM).

Daftar Pustaka

Damastuti, E., dan de Groot, R. 2022. Effectiveness of Community-Based Mangrove Management for Biodiversity Conservation: A Case Study from Central Java, Indonesia. Trees, Forests and People, 7, 100202.

Datta, D., Chattopadhyay, R. N., dan Guha, P. 2012. Community Based Mangrove Management: A Review on Status and Sustainability. Journal of Environmental Management, 107, 84–95.

Food and Agriculture Organization of the United Nations. Mangrove Ecosystem Restoration and Management. Sustainable Forest Management Toolbox.

Global Mangrove Alliance. 2023. Best Practice Guidelines for Mangrove Restoration.

Lovelock, C. E., Barbier, E., dan Duarte, C. M. 2022. Tackling the Mangrove Restoration Challenge. PLOS Biology, 20(10).

Metananda, A. A., dan rekan-rekan. 2025. Sustainability Status of Mangrove Rehabilitation in Natuna. Narra X.

Sathiyamoorthy, S., dan rekan-rekan. 2024. Effectiveness of Community Participation in Mangrove Restoration. Paddy and Water Environment.

Worthington, T., Spalding, M., dan rekan-rekan. 2020. Mangrove Restoration Potential: A Global Map Highlighting a Critical Opportunity. Apollo—University of Cambridge Repository.